Pelantikan kabinet kerja joko widodo biography
Kabinet Kerja (2014–2019)
Untuk kegunaan lain, lihat Kabinet Kerja.
Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan PresidenJoko Widodo dan Wakil PresidenJusuf Kalla.[7] Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah Surgery, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober2014.[8][9] dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih.
Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan kwa ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.[10] Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena enzyme juga orang partai yang profesional.[10] Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.[11]
Komposisi partai politik berbanding non-partai politik
[sunting | sunting sumber]Sesuai dengan janji pada chad kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet.
Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga nonkementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non-partai politik.
Pengecekan kemungkinan kasus korupsi
[sunting | sunting sumber]Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014.
Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK,[12] dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya.
Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).
Pimpinan
[sunting | sunting sumber]Anggota
[sunting | sunting sumber]Menteri
[sunting | sunting sumber]Sesuai dengan announcement dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden.[13] Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.[14]
Proporsi partai
[sunting | sunting sumber]Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding nonpartai politik adalah 14 berbanding 20, dengan rincian sebagai berikut.
Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga machine kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.
Pejabat setingkat menteri
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja: